Kasmiah Ali: Kesenjangan Digital Saat Teknologi Maju, tapi Tak Semua Bisa Menikmati

OPINI - Di era digital seperti sekarang, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara pemerintah melayani masyarakat. Dengan adanya governance digital, layanan publik seharusnya menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Namun, di Indonesia, impian ini masih menghadapi tantangan besar: kesenjangan digital.

Tidak semua orang bisa menikmati kemudahan layanan digital. Di kota-kota besar, mungkin mengurus administrasi kependudukan atau membayar pajak secara online adalah hal yang biasa. 

Baca juga: Ilham Bintang: Menimbang Kemarahan Presiden Jokowi kepada Empat Menteri

Tapi di daerah terpencil, akses internet yang terbatas membuat layanan ini justru terasa seperti kemewahan yang sulit dijangkau. Masih banyak wilayah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, dan bahkan jika akses internet tersedia, literasi digital masyarakat masih menjadi masalah besar.

Bayangkan seorang petani di pelosok yang ingin mengurus administrasi tanahnya secara online, tetapi jaringan internet di desanya lemah. Atau seorang ibu yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah melalui platform digital, tetapi ia bahkan belum terbiasa menggunakan smartphone.

Baca juga: Anies Kagak Bisa Kerja? Ayo Cek Fakta dan Buka Mata

Kesenjangan seperti ini tidak hanya menciptakan ketimpangan dalam akses layanan publik, tetapi juga memperlebar jurang sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan digital ini adalah terbatasnya infrastruktur digital. 

Di daerah perkotaan, koneksi internet yang cepat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi di banyak desa, sinyal yang stabil masih menjadi harapan yang belum terpenuhi. Pemerintah memang telah meluncurkan proyek Palapa Ring untuk memperluas jaringan internet, tetapi masih ada banyak wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau. Biaya investasi infrastruktur yang tinggi membuat penyebaran internet di daerah terpencil berjalan lambat.

Baca juga: Shafira: Tren Penurunan Harga Komoditas Bahan Tambang

Selain itu, ada juga masalah literasi digital yang rendah. Tidak semua orang memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk menggunakan layanan digital. Di banyak daerah, sosialisasi dan edukasi terkait teknologi masih sangat minim. Akibatnya, meskipun infrastruktur sudah ada, banyak masyarakat yang tetap kesulitan mengakses layanan digital karena mereka tidak tahu cara menggunakannya.

Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga turut berperan. Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki smartphone atau laptop bukanlah prioritas utama karena kebutuhan sehari-hari jauh lebih mendesak. Harga paket internet yang relatif mahal juga membuat mereka semakin sulit mengakses layanan digital. Alhasil, hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa merasakan manfaat penuh dari digitalisasi pemerintahan.

Baca juga: Pendekatan Ekonomi Politik Marxis dan Neomarxisme dengan Klasik dan Neoklasik

Lalu, bagaimana cara mengatasi kesenjangan ini?

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah bisa menggandeng sektor swasta untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah terpencil. Teknologi satelit atau jaringan 5G juga bisa dimanfaatkan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses dengan infrastruktur kabel. Selain itu, anggaran daerah dan dana desa bisa lebih dioptimalkan untuk membangun fasilitas digital di pedesaan.

Baca juga: Mega Korupsi Sampai Harga Cabai Melambung Tinggi, Inisiator KMPG Sebut Mendag Layak Dievaluasi

Selain infrastruktur, peningkatan literasi digital juga harus menjadi prioritas. Program edukasi yang masif perlu digalakkan agar masyarakat lebih siap menggunakan layanan digital. Aparatur sipil negara (ASN) di daerah juga harus mendapatkan pelatihan agar mereka bisa membantu warga dalam memahami cara menggunakan layanan digital pemerintahan. Jika anak-anak di sekolah mulai diperkenalkan dengan literasi digital sejak dini, generasi mendatang akan lebih siap menghadapi era digital.

Tak kalah penting, akses teknologi bagi masyarakat kurang mampu harus diperhatikan. Pemerintah bisa menyediakan internet gratis di fasilitas umum seperti sekolah, balai desa, atau kantor pemerintahan. Subsidi paket data atau bantuan perangkat murah juga bisa menjadi solusi agar lebih banyak orang bisa mengakses layanan digital.

Di sisi regulasi, kebijakan yang mendukung pemerataan digitalisasi harus diperkuat. Perusahaan telekomunikasi perlu diberikan insentif agar mau berinvestasi di daerah terpencil. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih erat agar digitalisasi layanan publik bisa berjalan lebih efektif dan merata.
Pada akhirnya, kesenjangan digital bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal keadilan. 

Jika tidak segera diatasi, mereka yang tinggal di daerah terpencil akan semakin tertinggal dan sulit mendapatkan hak mereka atas layanan publik yang seharusnya mudah diakses.
Pemerintah memiliki peran besar dalam memastikan bahwa semua masyarakat, di mana pun mereka berada, bisa merasakan manfaat dari digitalisasi pemerintahan.

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari berbagai pihak, Indonesia bisa menuju pemerintahan digital yang benar-benar inklusif—bukan hanya untuk mereka yang berada di kota besar, tetapi juga bagi mereka yang tinggal jauh di pelosok desa.

Baca juga: Dilantik Suardi Saleh, Kades Harapan Zakariah Siap Emban Amanah

Barru 09 Februari 2025,
Opini Oleh Dr. Kasmiah Ali, S.Sos., M.A.P.